Karimun – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Karimun tahun 2026, resmi digelar di Ruang Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Kamis, 26 Februari 2026.
Tentunya, forum tersebut juga menjadi komitmen kepemimpinan Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole, dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program strategis nasional.
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan sejumlah rapor merah-putih pembangunan selama satu tahun kepemimpinan Iskandarsyah-Rocky, di antaranya sektor endidikan berupa pemberian seragam gratis untuk 8.438 siswa SD dan SMP.
Lalu, bidang kesehatan capaian Universal Health Coverage (UHC) menyentuh 99,21 persen penduduk serta pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan optimalisasi sektor UMKM serta pariwisata.
Sementara indikator makro pembangunan Karimun di tahun 2025 memberi catatan positif. Hal ini didukung realisasi investasi di Kepri yang tercatat naik 36,84 persen, di mana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melonjak drastis hingga 112,04 persen.
Di Karimun, sektor ekspor tumbuh 10,91 persen dan sektor transportasi laut (embarkasi/debarkasi) juga menunjukkan tren peningkatan di tahun 2025.
Sementara itu, perencanaan tahun 2026 menghimpun pagu awal lebih dari Rp300 miliar mencakup 14 kecamatan, ditambah aspirasi melalui Pokir DPRD senilai Rp113 miliar yang tersebar di 11 OPD.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan harus memiliki lompatan besar dan sinkron dengan program Presiden RI serta Gubernur Kepri. Ia menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah senilai Rp4 triliun agar lebih optimal.
“Program yang dirancang ini sudah terukur dan sejalan dengan sistem Interpreneur Government. Untuk mewujudkan visi ini, kita harus berani melakukan lompatan. Fokus kita ke depan adalah penguatan infrastruktur pelabuhan dan listrik untuk mendukung wilayah industri FTZ,” ujar Iskandarsyah.
Ia juga menyoroti upaya pengentasan desa tertinggal melalui pendekatan potensi maritim. Yakninya Desa Selat Mi Kecamatan Sugie Besar, yang memang perlu perhatian lebih.
“Satu desa kita, Selat Mi, masih berstatus desa tertinggal. Kita akan buka konsep Ekonomi Biru di sana dan Sugie Besar. Kita juga dorong agar setiap investasi konsesi di daerah bisa memberikan profit sharing bagi daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Musrenbang yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Forkopimda, dan tokoh masyarakat ini diharapkan mampu merumuskan program yang realistis di tengah dinamika ekonomi global, namun tetap berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
(aHa)
