Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Senin (02/12/2024) via daring.
Menteri Nusron, menekankan agar jajaran memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan publik itu setiap hari ada, dan pelayanan publik di semua sektor, isunya soal lama pelayanan dan pungutan liar (pungli).
“Maka, tugas kita adalah bagaimana caranya mengubah citra ini menjadi cepat dan bersih. Karena itu, perlu ada pembenahan-pembenahan,” kata Menteri Nusron.
Menurutnya, pembenahan pelayanan publik bisa dimulai dari membenahi sistem dan sumber daya manusia (SDM).
Sistem itu berarti bisnis prosesnya dan IT Solution. Yang mana, Kantor Pusat berusaha melakukan simplifikasi bisnis proses dipercepat dengan teknologi (IT), namun tetap mengutamakan akuntabilitas dan prudent, serta berorientasi pada risk management.
“Jadi setiap bekerja bisa berpikir, kira-kira jika seperti ini langkahnya, apakah ada gugatan ke depannya?” ujar Menteri Nusron.
Di samping pelayanan masyarakat, Menteri Nusron juga mengimbau kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan pemahaman di bidang tata ruang.
“Saya tahu jika mayoritas 80% pegawai BPN ini orang pertanahan semua, jarang-jarang yang betul-betul ahli di bidang tata ruang. Karena itu, Bapak/Ibu juga harus paham tentang isu tata ruang. Selain itu harus bisa membangun kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah (Pemda),” pintanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa menjelaskan bahwa, ia dan seluruh jajarannya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan serta menyelesaikan capaian dan program-program strategis Kementerian ATR/BPN.
“Dengan SDM yang terbatas, kami bisa melakukan perubahan-perubahan di Papua Barat. Tahun kemarin penyerapan kita bisa di angka 96% dan tahun ini kami optimis penyerapannya bisa mencapai 98%. Untuk seluruh capaian, akan kami lakukan terus untuk memajukan Provinsi Papua Barat dan menjalankan program-program strategis yang ada di Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.
Pengarahan kepada jajaran yang berada di bawah naungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat ini diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan (Kantah).
Sepuluh Kantah tersebut, yaitu Kantah Kabupaten Manokwari, Kantah Kota Sorong, Kantah Kabupaten Sorong, Kantah Kabupaten Sorong Selatan, Kantah Kabupaten Raja Ampat, Kantah Kabupaten Tambrauw, Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Teluk Wondama, Kantah Kabupaten Kaimana, dan Kantah Kabupaten Fakfak.
Adapun pengarahan daring ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, serta 10 Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
