KARIMUN– Enam tahun bukan waktu yang singkat untuk mencoba melupakan masa lalu. Namun, bagi VS, persoalan kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanjungbalai Karimun seolah menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi.
Pada 2020, ia harus mengakhiri pekerjaannya sebagai mantri BRI setelah terseret persoalan kredit macet yang melibatkan sejumlah nasabah. Kehilangan pekerjaan, berjuang mendapatkan kembali ijazah, hingga membangun kehidupan baru di tempat kerja berbeda menjadi perjalanan panjang yang harus dilaluinya. Namun, ketika ia mulai menata kembali kehidupannya, persoalan lama itu kembali datang.
Enam tahun setelah kredit bermasalah tersebut mencuat, VS justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun pada 14 Oktober 2026 dalam perkara dugaan fraud kredit topengan atau KUR fiktif di BRI Karimun.
Bukan hanya menyandang status tersangka, VS juga langsung menjalani penahanan.
Melalui kuasa hukumnya, Jerry Fernandes, VS membantah tuduhan bahwa dirinya ikut menikmati uang pencairan kredit yang kini dipersoalkan. Ia mengaku tidak pernah menerima maupun menggunakan dana KUR tersebut.
Bagi VS, perkara ini bukan sekadar persoalan hukum. Ada pekerjaan yang pernah hilang, nama baik yang menurutnya tercoreng, serta kehidupan keluarga yang kini kembali berada dalam ketidakpastian.
Awal Persoalan dari Hubungan Nasabah dan Mantri BRI
Untuk memahami posisi VS dalam perkara ini, perjalanan harus ditarik kembali ke sekitar 2019. Saat itu, VS bekerja sebagai mantri BRI dengan tugas melakukan pemasaran, survei lapangan, memverifikasi kelayakan calon debitur, serta melakukan penagihan kredit.
Salah satu nasabah yang pernah ditanganinya adalah JD, yang belakangan disebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Menurut keterangan VS yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, perkenalan dengan JD bermula ketika dirinya melakukan survei terhadap usaha toko sembako milik JD. Hubungan keduanya, kata Jerry, sebatas nasabah dan petugas pemasaran bank.
Setelah memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), JD kemudian menginformasikan program pinjaman tersebut kepada sejumlah rekannya yang juga tertarik mengajukan kredit.
Para calon nasabah selanjutnya diarahkan untuk mengantarkan berkas pengajuan langsung ke kantor BRI.
“Menurut keterangan klien kami, VS tidak pernah mengambil berkas pengajuan kredit dari JD. Justru JD sendiri yang mengantarkan berkas tersebut ke bagian administrasi atau security kantor BRI,” jelas Jerry Fernandes.
Setelah berkas masuk, VS menjalankan tugasnya sebagai petugas lapangan dengan melakukan survei terhadap calon debitur.
Jerry menyebut, berdasarkan pengakuan kliennya, usaha para calon nasabah memang ditemukan saat survei dilakukan.
Hasil pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dilaporkan kepada atasan.
Sementara itu, persetujuan pencairan kredit bukan berada di tangan VS.
“VS ini tugasnya hanya verifikator lapangan, marketing, dan penagih. Dia tidak punya otoritas sama sekali untuk memutus kredit,” tegas Jerry.
JD Menghilang, Kredit Mulai Bermasalah
Persoalan mulai mencuat ketika sejumlah kredit mengalami kemacetan pada 2019.
VS mengaku kemudian memperoleh informasi bahwa dana pencairan kredit yang diterima para nasabah justru diserahkan atau dititipkan kepada JD. Namun, ketika persoalan pembayaran mulai muncul, JD disebut telah menghilang bersama keluarganya.
Belakangan, VS juga memperoleh informasi bahwa JD diduga memiliki banyak utang.
Dari penelusuran dan keterangan yang diterima tim kuasa hukum, Jerry menyebut terdapat informasi mengenai pembagian uang pencairan kredit antara JD dan sejumlah nasabah.
“Informasi yang kami dapatkan, ada nasabah yang mengaku sebagian uang pencairan dibawa oleh JD. Bahkan, disebutkan JD mendapatkan sekitar Rp15 juta, sementara nasabah menerima Rp10 juta,” ungkap Jerry.
Informasi tersebut justru menimbulkan pertanyaan bagi tim kuasa hukum.
Menurut Jerry, perlu ditelusuri mengapa para nasabah bersedia membagi uang pencairan kredit dengan JD. Pihaknya menduga terdapat kesepakatan antara JD dan sejumlah calon debitur sebelum pengajuan kredit dilakukan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian dalam proses hukum.
Kehilangan Pekerjaan dan Menanggung Stigma
Ketika JD menghilang, persoalan kredit macet ternyata turut membawa konsekuensi bagi VS. Ia mengaku sempat dinonaktifkan dari pekerjaannya hampir satu tahun. Meski demikian, selama masa tersebut dirinya masih berupaya melakukan penagihan terhadap kredit-kredit bermasalah.
Di tengah situasi itu, muncul anggapan bahwa dirinya ikut menikmati uang pencairan KUR yang diduga dibawa kabur JD.
Stigma tersebut menjadi beban tersendiri. VS merasa masyarakat mengaitkan dirinya dengan uang kredit yang bermasalah, meskipun ia bersikeras tidak pernah menikmati dana tersebut.
Menurut Jerry, terdapat pula persoalan terkait proses audit internal BRI yang menjadi salah satu dasar dalam perkara ini.
Ia mempertanyakan proses penghitungan kerugian yang digunakan dan keterlibatan kliennya dalam pemeriksaan internal.
“Setahu kami, belum ada perhitungan kerugian negara secara resmi dari BPK atau BPKP. Yang ada adalah hasil audit internal. Klien kami juga mengaku tidak pernah diperiksa oleh internal BRI maupun diperlihatkan hasil audit tersebut,” kata Jerry.
Ia menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam menguji relevansi hasil audit terhadap pertanggungjawaban kliennya.
Menurut keterangan yang diterima tim kuasa hukum, VS bersama empat mantri lainnya sempat diminta ikut menanggung pembayaran kredit macet dengan nominal tertentu.
VS kemudian dihadapkan pada pilihan untuk bertanggung jawab atas pembayaran kredit bermasalah atau mengakhiri hubungan kerja.
Pada 2020, ia memilih mengundurkan diri atau mengakhiri hubungan kerjanya dengan BRI karena merasa tidak seharusnya menanggung sepenuhnya kerugian dari uang yang menurut pengakuannya tidak pernah dinikmati.
Delapan Bulan Memperjuangkan Ijazah
Keluar dari BRI ternyata tidak serta-merta membuat kehidupannya kembali mudah.
VS mengaku masih harus berjuang selama kurang lebih delapan bulan untuk mendapatkan kembali ijazah yang sebelumnya ditahan pihak bank.
Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk meminta secara langsung kepada pihak BRI. Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut tidak kunjung membuahkan hasil.
Hingga akhirnya ia meminta bantuan Dinas Ketenagakerjaan. Dengan pendampingan instansi tersebut, ijazah yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan baru itu berhasil diperoleh kembali.
Bagi VS, dokumen tersebut bukan sekadar selembar ijazah, melainkan modal penting untuk kembali membangun masa depan.
Pada 2021, kesempatan itu akhirnya datang. Ia memperoleh pekerjaan baru di PT Saipem.
Perlahan, ia mencoba meninggalkan pengalaman pahit masa lalu dan menata kembali kehidupannya.
Sebagai seorang suami sekaligus ayah dari anak yang kini berusia sekitar satu tahun, VS memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Pekerjaan baru itu menjadi harapan agar ia dapat kembali bekerja dengan tenang dan membesarkan anaknya tanpa terus dibayangi persoalan yang telah berlalu.
Namun, ketenangan tersebut kembali terusik ketika perkara kredit KUR yang terjadi enam tahun sebelumnya muncul lagi.
Enam Tahun Berlalu, Status Saksi Berubah Menjadi Tersangka
VS kembali menerima panggilan pemeriksaan dari Kejari Karimun. Menurut Jerry, kliennya telah beberapa kali memenuhi panggilan penyidik sejak Januari 2026.
Panggilan pemeriksaan tersebut bahkan diantarkan oleh petugas BRI ke kediaman VS. Puncaknya terjadi pada 14 Oktober 2026. Saat datang memenuhi panggilan pemeriksaan, VS justru ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.
Jerry menyebut kliennya terkejut dengan perubahan status tersebut.
Pihaknya mempertanyakan proses penetapan tersangka, terutama terkait pembagian kewenangan dalam mekanisme pemberian kredit di internal perbankan.
Jerry menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankan mengenal mekanisme four eyes principle, yakni proses pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak atau pejabat berwenang.
Menurutnya, pengajuan kredit tidak hanya bergantung pada hasil survei mantri, tetapi juga melewati pemeriksaan administrasi dan persetujuan Kepala Unit.
“Dari 30 nasabah yang dipersoalkan dalam perkara ini, berdasarkan informasi yang kami miliki, seluruh pengajuan kredit telah mendapatkan persetujuan Kepala Unit. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak dalam proses tersebut,” ujarnya.
Atas dasar itu, Jerry menilai penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh peran setiap pihak yang terlibat dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit.
Ia bahkan menilai kliennya berpotensi menjadi korban corporate scapegoating atau dijadikan kambing hitam dalam persoalan korporasi.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan tim kuasa hukum yang masih harus diuji melalui proses hukum.
Koreksi BAP dan Dugaan Penyerahan Uang Rp5 Juta
Upaya pembelaan terhadap VS berlanjut dalam pemeriksaan ulang yang dilakukan penyidik pada Kamis (5/11/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, Jerry menyampaikan bahwa tim kuasa hukum mengajukan sejumlah koreksi terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Salah satu yang dipersoalkan adalah pertanyaan mengenai dugaan penggunaan jasa calo dalam proses pengajuan KUR.
Jerry menegaskan bahwa berdasarkan keterangan kliennya, JD bukanlah calo yang bekerja sama secara khusus dengan VS. JD disebut sebagai nasabah yang kemudian memperkenalkan program KUR kepada sejumlah rekannya.
Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti keterangan saksi berinisial RO mengenai dugaan penyerahan uang sebesar Rp5 juta dari JD kepada VS.
Menurut Jerry, dalam pemeriksaan ulang terungkap bahwa saksi tersebut tidak melihat langsung peristiwa penyerahan uang, melainkan hanya memperoleh cerita dari pihak lain.
“Ini menjadi salah satu hal yang kami pertanyakan. Keterangan mengenai penyerahan uang tersebut harus dilihat secara utuh, termasuk apakah saksi benar-benar melihat langsung atau hanya mendengar cerita dari orang lain,” jelasnya.
Bagi tim kuasa hukum, persoalan tersebut penting karena menyangkut pembuktian dugaan aliran dana kepada kliennya.
Membantah Menikmati Rp740 Juta, Tempuh Praperadilan
Dalam rilis penanganan perkara pada 14 Oktober 2026, Kejari Karimun menyebut VS bersama JD dan tersangka berinisial H diduga menikmati dana pencairan KUR Mikro dari sejumlah nasabah yang identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit.
Dana kredit tersebut bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp25 juta per nasabah, dengan total kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp740 juta.
Kejaksaan juga mengungkapkan bahwa setelah pencairan, JD dan H diduga meminta buku tabungan serta kartu ATM para nasabah untuk menguasai dana KUR yang telah dicairkan.
Namun, VS melalui kuasa hukumnya membantah telah menerima atau menikmati uang tersebut.
Jerry menilai perlu ada pembuktian yang jelas mengenai aliran dana dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Tidak hanya melalui pemeriksaan dan koreksi BAP, tim kuasa hukum juga telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Karimun.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Melalui praperadilan tersebut, pihaknya ingin menguji keabsahan penetapan VS sebagai tersangka, khususnya terkait kecukupan dua alat bukti yang digunakan penyidik.
Bagi VS, perjuangan kali ini bukan hanya untuk menghadapi tuduhan pidana. Ada nama baik yang ingin dipulihkan, keluarga yang harus dijaga, dan kehidupan yang telah susah payah dibangun kembali.
Enam tahun lalu, ia mengaku kehilangan pekerjaan setelah persoalan kredit yang melibatkan JD mencuat. Kini, masa lalu yang sama kembali menghampirinya dengan konsekuensi yang jauh lebih berat, status tersangka dan penahanan.
Satu hal yang terus dibantahnya adalah tuduhan bahwa dirinya ikut menikmati uang KUR yang kini dipersoalkan.
Apakah VS terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit tersebut, atau masih ada mata rantai lain yang perlu diungkap? Jawabannya akan bergantung pada pembuktian di hadapan hukum.
Sebab, di balik perkara kredit dengan taksiran kerugian negara Rp740 juta ini, terdapat sejumlah peran yang harus diungkap secara objektif, termasuk siapa yang mengajukan, memverifikasi, menyetujui, mencairkan, hingga menguasai dana kredit.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Keterlibatan VS maupun pihak-pihak lainnya harus dibuktikan melalui proses peradilan yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
