Karimun – Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, menegaskan untuk melaksanakan langkah cepat dalam pengendalian inflasi daerah.
Hal itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual, Senin 20 April 2026, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
Rapat koordinasi tersebut membahas strategi pengendalian inflasi pasca Lebaran, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, serta percepatan penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menindaklanjuti hasil rakor, Wakil Bupati Karimun menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Adha 1447 H/2026 M.
Wakil Bupati menginstruksikan perangkat
daerah terkait untuk mengintensifkan
pengawasan harga kebutuhan pokok di
lapangan serta memastikan kelancaran distribusi guna mengantisipasi potensi kenaikan harga.
Selain itu, OPD juga diminta untuk mengidentifikasi faktor penyebab fluktuasi harga sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi. Pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan harga tetap stabil, pasokan terjaga, serta masyarakat terlindungi dari dampak kenaikan harga,” kata Wakil Bupati Rocky,
Tidak hanya itu, Wabub Rocky juga mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Karimun melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu masuk ke pasar formal dan bersaing di tingkat nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Rocky turut menekankan pentingnya dukungan terhadap program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, melalui peran aktif perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di daerah.
Melalui langkah-langkah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Karimun menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
