JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui penyediaan lahan dan penguatan tata ruang.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur energi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Ia mengungkapkan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Khusus di wilayah Jawa, tersedia sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare lahan.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut guna memastikan kesiapan lahan.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar proses perizinan lanjutan.
Nusron juga mengusulkan agar proyek pengembangan energi dimasukkan dalam skema PSN agar proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta percepatan pemanfaatan potensi energi agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, serta didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
